Mataram, Boss.- Semangat pemberdayaan UKM/IKM dalam produk Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang disediakan Pemerintah Provinsi NTB, dalam program JPS Gemilang, tetap menjadi konsep penyediaannya pada tahap ketiga nanti. Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menekankan supaya produk-produk yang disediakan dalam JPS Gemilang tahap III tersebut merupakan produk-produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kita jangan terlena dengan tahapan penyelenggaraan JPS tahap I dan II, tetapi harus mengawal tahap III lebih baik,” kata Gubernur didampingi Wakil Gubernur, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat Rapat Evaluasi JPS tahap II dan rencana persiapan JPS III, Senin (15/6/2020), di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.
Menurut Gubernur,
Pemerintah Provinsi NTB harus mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada tahapan penyelenggaran JPS Gemilang tahap II yang sudah 80 persen penyalurannya.
Gubernur juga meminta agar melibatkan banyak UKM dan IKM lokal di NTB. Sehingga produk yang diberikan juga lebih bervariasi dengan hasil produk yang banyak melibatkan masyarakat untuk bekerja.
Keterlibatan UKM dan IKM di JPS Gemilang tahap I dan II sudah mampu melatih mereka untuk terus menyiapkan produk yang berstandar untuk dipasarkan secara umum.
“Ini tujuannya kita menggunakan produk lokal. UKM dan IKM tidak terus disusui, tapi produknya mampu bersaing di pasaran, sehingga berkelanjutan dan hidup,” terangnya.
Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur menegaskan semangat awal pemberdayaan UKM dan IKM merupakan roh dari JPS Gemilang ini.
“Tentunya UKM maupun IKM ini yang akan banyak melibatkan masyarakat untuk menggerakan ekonomi kita,” Wagub.
Pandemi Covid-19 memberikan sisi positif kepada masyarakat kita. Disamping mengajarkan untuk terapkan berperilaku sehat, namun membangkitkan pemberdayaan UKM/IKM disisi ekonomi. “Ini yang harus benar-benar dimanfaatkan,” tuturnya.
Wagub meminta agar penyaluran JPS Gemilang tahap III, dipersiapkan dan direncanakan dengan matang sebelum disalurkan kepada masyarakat kita.
Sementara itu, Assisten II Setda Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar.
“Hingga hari ini progres penyaluran JPS II sudah 80 persen,” kata Ridwan Syah.
Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyaluran JPS di Kabupaten/Kota se NTB berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dieliminir.
Ia melanjutkan, rencananya setelah penyaluran JPS tahap II rampung, JPS tahap III akan disalurkan awal Juli 2020. Sebanyak 125.000 paket yang akan disalurkan, yakni di Pulau Lombok 87.318 KPM, Pulau Sumbawa 37.682 KPM dengan melibatkan sebanyak 535 UKM/IKM lokal di NTB.
“Rencananya, melihat kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang nantinya diganti, namun akan dilihat situasi dan keadaan produk tersebut, baik itu ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bervariasi,” tutupnya.
Persiapan tahapan proses JPS Gemilang tahap III akan terus dikoordinasikan dengan berbagai rakor dan evaluasi, sehingga menghasilkan keputusan yang matang sebelum didistribusikan.
Rapat ini dihadiri oleh Inspektur Provinsi NTB , Kadis Perhubungan, Kadis Dukcapil dan Desa, Kadis Dikpora, Kadis Kominfotik, Kadis Peternakan, Kadis Perdagangan dan OPD terkait. WAN
