JAKARTA–Ketua Dewan Pers, Prof Azyumardi Azra, menegaskan peran Dewan Pers
terhadap kekuasaan. Dewan Pers diharapkan bisa bersikap kritis pada pemerintah.”Dewan
Pers itu mitra pemerintah. Kita ingin Dewan Pers bisa menjadi mitra krtitis,” kata Prof Azra
yang menjadi pembicara kunci dalam seminar di Hall Dewan Pers Jakarta, Jumat (3/6).
Seminar ini dihadiri oleh para praktisi humas/public relation Rembuk (PR Rembuk) yang dipimpin oleh Maria Wongsonegoro.
Menurut Prof Azra, pers perlu mendukung kebijakan positif dari pemerintah. Namun jika
dirasakan ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, kewajiban bagi pers untuk memberi
masukan. Ia menambahkan, Dewan Pers tidak mungkin bisa sendirian untuk memberi kritik
atau masukan pada pemerintah. Bagaimanapun, itu perlu kerja sama banyak pihak. Dengan
begitu, perbaikan kondisi bangsa akan lebih bisa terlaksana.
Mantan rektor Universita Islam Negeri itu mengaku prihatin atas banyaknya media abal- abal saat ini. “Medianya abal-abal, penulis abal abal-abal, terkadang isinya juga abal-abal. Ini yang membuat repot banyak pihak,” ujarnya. Jurnalisme, papar Prof Azra, haruslah berkualitas. Dengan begitu, maka beritanya akan kredibel dan akuntabel atau
dapat dipertanggungjawabkan.
Anggota Dewan Pers, Asmono
Wikan, yang menjadi
pembicara menjelaskan semakin banyak sengketa pers atau pemberitaan yang diadukan
ke Dewan Pers, maka hal itu menunjukkan keberhasilan eksistensi lembaga tersebut.
“Artinya, publik mengakui keberadaan Dewan Pers,” ungkapnya. Ia mengutarakan, saat ini
tak kurang dari 47 ribu media ada di Indonesia, baik yang profesional maupun yang abal-
abal. Dari jumlah itu, 43 ribu diantaranya media daring. Untuk itu, ia berpesan agar
masyarakat memahami keberadaan
atau kualitas media yang ada. “Jika
publik sudah tahu media yang tidak
berkualitas, ya beritanya tidak usah
dipercaya. Masih banyak publik yang
percaya pada media yang tidak
kredibel,” kata dia.
Anggota Dewan Pers lainnya, A
Sapto Anggoro, dalam seminar
tersebut menuturkan, kalau ada
media yang melakukan kritik pada
pemerintah, itu bukan bentuk
keusilan. “Kritik itu dilakukan pers
dalam rangka menjalankan UU nomor 40/1999 tentang Pers. Tugas Dewan Pers itu antara
lain memang memberikan informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan hiburan,” paparnya.
Dewan Pers, kata Sapto, juga berkepentingan mengembangkan kemerdekaan pers dan
meningkatkan kehidupan pers yang independen.
Pers yang independen akan melahirkan informasi yang berkualitas. “Berita yang dihasilkan
pers yang independen bisa membendung berita atau informasi hoaks yang kini banyak
dihasilkan media yang tidak jelas. Informasi hoaks itu bisa berpotensi merusak tatanan
kehidupan masyarakat,” paparnya.
Saat ini Dewan Pers, kata Sapto, sedang berpacu untuk menjalankan beberapa program
penting. Hal itu antara lain survei indeks kemerdekaan pers, pendataan dan verifikasi
perusahaan pers, pelatihan jurnalistik dan uji kompetensi wartawan, serta penyelesaian
sengketa pers.*
