Mataram, Boss.- Mimpi Provinsi NTB menjadi daerah bebas sampah atau zero waste di tahun 2023, pelan namun pasti mulai menunjukan perkembangannya. Ini karena spirit masyarakat mendukung program zero waste telah mulai menjangkiti berbagai lapisan masyarakat dengan cepat bagaikan virus positif.
Kesadaran akan pentingnya zero waste telah melahirkan berbagai program inovatif masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai terbentuk. Di lingkungan sekolah, misalnya. Sampah dapat digunakan untuk membayar SPP, program dari Universitas Nahdlatul Ulama. Ada pula sekolah yang hanya mengizinkan muridnya pulang setelah memungut sampah.
Perusahaan di NTB pun ambil bagian. Misalnya, program The Gade Clean Gold dari PT. Pegadaian. Instansi pemerintah pun tidak ketinggalan dengan peluncuran program bayar pajak dengan sampah. Dan kini, Pemerintah Provinsi NTB fokus menyelesaikan masalah sampah dari hulu atau dari lingkungan terkecil masyarakat, yaitu keluarga.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah, menegaskan hal tersebut saat membuka acara Sosialisasi Kampanye Pilah Sampah Berbasis Rumah Tangga Bagi Organisasi Wanita se Provinsi NTB yang diinisiasi Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi (BKOW) NTB, di Aula Pendopo Wakil Gubernur NTB di Mataram, Selasa, (21/01/2020).
Wagub menyatakan bahwa mewujudkan lingkungan NTB yang zero waste merupakan sebuah program merubah mindset masyarakat. “Merubah mindset berarti merubah kebiasaan masyarakat melalui edukasi yang berkesinambungan,“ tegasnya.
Dijelaskannya bahwa edukasi pemilahan sampah harus dimulai dari keluarga. Dalam hal ini, para ibu rumah tangga mempunyai peran strategis untuk dapat merubah mindset mengenai sampah, minimal di lingkungan keluarganya. Untuk itulah para ibu yang tergabung dalam BKOW NTB, kata Wagub, akan gencar diberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai pemilahan sampah dari rumah sekaligus mengolahnya. Sehingga nantinya, ibu-ibu BKOW NTB ini tak hanya dapat memperaktekan langsung di rumah masing-masing. “Tetapi juga ikut mensosialisasikan hal serupa di organisasi maupun dusun masing-masing melalui Posyandu Keluarga,” harap Wagub.
Menurut mantan Rektor Universitas Hamzanwadi ini, memang butuh waktu untuk merubah mindset masyarakat. Di negara maju saja dibutuhkan kurang lebih 10 tahun untuk membentuk sebuah system. “Saya yakin warga NTB tidak sulit, selama kabupaten, kota, dan desa merespon dengan baik program ini,” kata Wagub.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom, yang juga hadir pada acara tersebut menjelaskan hingga saat ini jumlah Bank Sampah sudah mencapai 473 unit yang tersebar di seluruh daerah di NTB. Bank sampah yang terbentuk dari dana APBD di tahun 2018 sebanyak 50 unit, tahun 2019 sebanyak 74 unit, sedangkan sisanya merupakan Bank Sampah Mandiri bentukan masyarakat dan komunitas.
Itu berarti antusiasme masyarakat mengenai zero waste ini mulai terbentuk. Diharapkan tahun ini seluruh desa membentuk bank sampah di bumdesnya. Ada 1100 bumdes yang tersebar di seluruh NTB. “Kita harapkan semuanya bisa bekerjasama mewujudkan NTB Asri dan Lestari,” tandas Kadis LHK. (WAN/KOMINFOTIK)
