Mataram, Boss.- Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mendorong para kepala desa se NTB untuk melakukan studi banding ke desa-desa yang sudah maju. Baik itu di dalam daerah, di provinsi lain di Indonesia atau bahkan di negara lain.
Gagasan studi banding tersebut disampaikan Gubernur dihadapan ribuan kepala desa se NTB, saat Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Provinsi NTB, di Hotel Lombok Raya, Selasa (25/2/2020).
Gubernur mengatakan bahwa membangun desa itu sebenarnya tidak susah. Yang penting adanya perubahan mindset atau pola pikir dari para kepala desa. Apalagi kata dia, zaman sudah berubah sehingga tantangan untuk menuju perubahan itu semakin besar.
“Saya menganjurkan kepada kepala desa untuk melakukan studi banding ke desa-desa yang sudah sukses. Jangan alergi untuk studi banding, mengunjungi tempat-tempat yang bisa menghasilkan inovasi bagi para kepala desa,” ungkap Gubernur yang disambut tepuk tangan meriah ribuan kepala desa yang hadir.
Orang nomor satu di NTB itu menegaskan membangun desa tidak bisa hanya dengan menggunakan strategi yang singuler atau sama. Satu Desa punya cara hidup, punya kompetensi, punya kapasitas yang berbeda-beda antara satu desa dengan desa yang lain.
“Seorang kepala desa yang sukses adalah kepala desa yang punya kerendahan hati untuk belajar. Dan salah satu cara yang paling tepat untuk belajar itu adalah studi banding,” tegasnya.
Gubernur menambahkan dengan studi banding, para kepala desa akan mendapatkan banyak inspirasi yang dapat membawa perubahan dan kemajuan pada desa di NTB. Salah satu contoh katanya, penataan sungai di Singapura yang sebenarnya bisa dilakukan di daerah. Apabila sungai-sungai di NTB ini bisa ditata dengan baik, maka akan berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat.
“Jangan alergi terhadap studi banding. Asal studi bandingnya tidak terlampau sering. Sekali setahun, atau dua kali setahun, saya kira cukup baik,” katanya.
Yang penting juga kata Gubernur, sepulang dari studi banding, seluruh desa yang ada di NTB ini mengalami perubahan. Sebab, para kepala desa tidak akan mengerti zero waste, kalau tidak pernah menikmati indahnya kebersihan. Gagasan tentang industrialisasi tidak akan nyambung di kepala desa, kalau tidak pernah melihat pabrik-pabrik pengolahan di daerah atau negara yang sudah maju.
Selain itu, Gubernur meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk melakukan pembinaan kepada para kepala desa terkait pengelolaan dana desa. Hal ini untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada mereka tentang alokasi dana desa serta menghindari terjadinya kasus hukum.
Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Kementerian Dalam Negeri, Didik Suprayitno, menjelaskan bahwa dana desa dalam setiap tahun selalu mengalami perubahan peningkatan.
“Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, total dana yang telah dikucurkan sebesar 257,65 triliun,” jelasnya
Dengan rincian, tahun 2015 sebesar 20,67 triliun. Pada tahun 2016, 46,98 triliun. Sedangkan tahun 2017 dan 2018 masing masing 60 triliun. Pada tahun 2019 sebesar 70 triliun. Dan pada tahun 2020 ini, pemerintah pusat telah menganggarkan 72 triliun untuk dana desa se Indonesia. WAN
