Oleh : Salamuddin Daeng
Jika melihat bagaimana aparat penegak hukum menyerbu Pertamina dalam 3 bulan terakhir, maka tampak dihadapan publik Pertamina adalah lembaga atau istitusi korup. Bagaimana tidak dari hulu sampai ke hilir disikat oleh lembaga penegak hukum yang berbeda beda yakni oleh KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Benarkah demikian? Layakkah publik menyimpulkan demikian atas banyaknya oknum Pertamina yang menjadi incaran penegak hukum?
Ini aksi bersih bersih Presiden Prabowo ke dalam perusahaan raksasa yang paling besar di Negara ini. Industri paling vital yang menguasai hajat hidup bangsa Indonesia. Namun sekaligus merupakan tempat bagi tumbuh, kembang, besar, dan berkuasanya oligarki kelas satu di negara ini. Bagaimana tidak transaksi impor minyaknya saja mencapai 1,1 triliun rupiah sehari, belum termasuk gas, pembangkit listrik, dan bisnis diluar migas. Wah pokoknya kalau menjadi bagian dari Pertamina pasti wong sugih.
Tapi konon katanya korupsinya banyak, di semua lini dan ini yang ingin dibuktikan penegak hukum dengan penggerebekan, penyitaan bayak dokumen, konon dokumen bukti bukti korupsi di semua lini. Wah ini aksi Presiden Prabowo yang paling dashyat sejak beliau dilantik dan setelah itu dirut Pertamina diganti dengan orang dekat istana. Sebagai masyarakat tentu menunggu siapa lagi yang akan ditangkap karena korupsi. Siapa saja pejabat direksi Pertamina yang akan diganti dengan orang baru yang lebih bersih. Apakah ada orang bersih di migas? Dan seterusnya.
Masyarakat Indonesia berharap Pertamina tetap berjaya, sebagaimana masyarakat bersedia berjejer dalam antrean panjang untuk membeli BBM di Pertamina dan tidak beralih ke SPBU swasta. Memang Pertamina adalah perusahaan negara dan milik masyarakat. Sehingga masyarakat menginginkan tidak ada korupsi di Pertamina. Pertamina yang bersih nantinya dapat meningkatkan Pertamina ESGnya, memperbaiki peringkat utangnya, menjaga resiko financialnya. Itulah mengapa Pertamina harus membuka diri dengan semua upaya penegak hukum untuk ikut membersihkan Pertamina dan pada saat yang sama Pertamina dapat melakukan berbagai daya upaya untuk berkomunikasi dengan publik nasional dan internasional sebagai perusahaan yang terpercaya.
Ini bukan hal yang mudah, penangkapan beberapa pejabat korup di Pertamina seharusnya dipersepsikan sebagai era baru bersih bersih Pertamina. Namun pada bagian lain korupsi yang menjalar dari hulu sampai ke hilir membuat perusahan Pertamina sulit untuk mempertahankan kredibilitasnya, mengingat korupsi yang merata melibatkan petinggi pertamina mulai dari hulu, kilang, impor minyak mentah, terlibat dugaan korupsi kasus impor LNG, kasus impor BBM, kasus pembelian tanah, dan kasus korupsi digitalisasi dan lain sebagainya. Semua ini akan membuat banyak petinggi Pertamina berurusan dengan dugaan korupsi. Pemberitaan tentang kasus kasus ini yang begitu masiv akan membuat nama Pertamina jatuh dimata Internasional. Ngeri katanya korupsi banyak banget! Gak berani investasi lagi.
Sebagai perusahaan dengan utang mendekati 1000 triliun rupiah, ini akan menjadi perhatian besar bagi investor. Pertamina akan akan menjadi perusahaan dengan kategori beresiko untuk investasi. Ini juga akan membawa peningkatan resiko terhadap obligasi Pertamina yang telah diterbitkan. Bunga akan meningkat, imbal hasil obligasi Pertamina akan naik, liabilitas pertamina akan makin beresiko. Dapatkah semua ini akan berakhir gagal bayar? mudah mudahan tidak terjadi. Lagi pula Pertamina akan segera diintegrasikan ke dalam Danantara sebuah super holding BUMN yang terdiri dari Pertamina, PLN dan semua bank BUMN.
Ada sebagian publik yang senang melihat aksi aksi bersih di Pertamina. Mereka tidak berprasangka negatif berapa pun pejabat Pertamina yang menjadi incaran semua lembaga penegak hukum, ini hanya oknum. Namun ada juga yang bertanya ada apa dibalik serangan yang meng”obok obok” Pertamina. Pertanyaan yang memiliki basis sosiologis dan historis. Pertanyaan ini wajar karena tidak selalu peberantasan korupsi di Pertamina outputnya sejalan dengan tujuan kedaualatan negara atas energi, ketahanan energi, atau swasembada energi. Bahkan pernah terjadi sebaliknya. Justru melemahkan perusahaan yang bertanggung jawab atas penyediaan BBM, LPG bagi bangsa Indonesia. Jadi pemberantasan korupsi ini harus ditunjukkan sampai tuntas, sampai ada hasilnya, jangan cuma isue atau tuduhan yang tidak ada ujungnya. Tapi ujungnya jelas dan pasti. Yang bersalah pastikan masuk bui.
Mengapa harus diberi ketegasan? Coba kita lihat dari pengalaman sejarah Pertamina? Sebelum reformasi 98 pertamina telah didelegitimasi sedemikan rupa, sebagai perusahaan negara paling korup, walaupun aset aset Pertamina menjulang tinggi hingga di New York. Pertamina dicap sebagai tepat korupsi pejabat Indonesia walaupun Pertamina adalah perusahaan terbesar di Asia sesudah perusahaan Jepang.
Akan tetapi reformasi bicara lain. Letter of Intent menempatkan Pertamina sebagai prioritas untuk direformasi. Tindakan apa itu? yakni melakukan liberalisasi migas bersamaan dengan restrukturisasi aset pertamina, aset pertamina harus dijual dengan alasan tidak efisien. Reformasi mencapai puncak kemenangannya dengan lahirnya UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. Ingat bahwa reformasi Pertamina itu dimulai dengan black campaign tentang Pertamina yang berujung digantikannya UU Pertamina menjadi UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Maka era liberalisasi migas pun dimulai sejak saat itu.
Sekarang pertanyaan yang sama menyeruak, apa ujung dari serangan kepada Pertamina terkait dugaan wabah korupsi di dalam Pertamina? Ada beberapa kemungkinan (1) Mengembalikan kedaulatan negara atas migas (2) Pergantian pemain pemain migas (3) Restrukturisasi lebih lanjut ke arah liberalisasi penuh. Dugaan dua dan tiga lebih memiliki jejak historis, namun dugaan yang pertama belum pernah terjadi. Muncul harapan besar pemberantasan korupsi dari hulu sampai ke hilir Pertamina sekarang ini dapat menjadi batu loncatan untuk mengembalikan kedaulatan negara atas minyak dan gas. Karena ini dilakukan oleh Presiden Prabowo yang anti segala macam kebocoran.
Ada satu hal yang lebih mengkuatirkan lagi? yakni pertamina defaut, gagal bayar, bangkrut, mengingat utangnya yang sangat besar sementara kepercayaan publik menurun.?. Simon Alosyus Mantiri sebagai Dirut Pertamina yang baru, orang kepercayaan Presiden Prabowo, harus bicara kepada publik bahwa Pertamina akan tetap mampu bayar utang. Dirut harus meyakinkan publik bahwa Danantara akan menjadi induk baru Pertamina yang akan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan akibat utang. Bicarakan apa adanya, jangan meneng bae ya Mas. Karena sekarang sebagian besar minyak, LPG, adalah impor dan produksi minyak nasional terjun bebas, penerimaan negara dari migas kalah jauh dengan dengan penerimaan negara dari cukai tembakau. Buktikan Pertamina bisa berjaya kembali seperti dahulu kala.
